Perayaan Hari Nelayan Nasional jatuh pada (6/04/2021),
momentum ini menjadi wujud penghomatan bagi seluruh Masyarakat pesisir
(Nelayan, Pembudidaya, Petambak garam dan lain-lain) terlebih kepada profesi
nelayan kecil dan tradisional. Perlu di pahami bahwa hari nelayan menjadi
sangat penting bagi masyarakat pesisir. Kenapa demikian, karena di hari nelayan
ini memberikan penghargaan bagi mereka
yang menjadi pahlawan dalam menyumbangkan protein bagi kebutuhan
masyarakat Indonesia.
Sejarah penetapan hari Nelayan nasional di mulai di
tahun 1960 di masa pemerintahan soeharto di kala itu. Upaya ini di lakukan
sebagai langkah penghormatan Rezim Orde baru dalam mengapresiasi jasa para
nelayan Indonesia. Historis ini menjadi acuan yang terus di pakai oleh seluruh
insan perikanan Indonesia dalam memperingati hari nelayan Nasional.
Terlepas
dari historis di muka, kita perlu membaca kembali posisi nelayan kita dewasa
ini. Artinya nelayan hari ini sudah maju atau masih tetap hidup dalam lingkaran
kemelaratan dan kemiskinan ?. Data Kompas, 2019 menujukan bahwa Kurang dari 14,58 juta jiwa atau sekitar 90% dari 16,2 juta
jumlah nelayan di Indonesia belum berdaya secara ekonomi maupun politik, dan berada di bawah
garis kemiskinan. Hal ini menunjukan keprihatinan yang sangat
mendalam bagi seluruh pihak yang berprofesi sebagai nelayan maupun pihak yang
menjadi perpanjangan tangan dari nelayan, contohnya Himpunan Mahasiswa Perikanan
Indonesia (HIMAPIKANI).
PANDANGAN HIMAPIKANI ATAS POSISI
NELAYAN DEWASA INI
HIMAPIKANI
Sebagai organisasi profesi mahasiswa perikanan Indonesia dengan tujuan “ Menggalang persatuan dan kerjasama untuk
meningkatkan profesionalisme dalam rangka membangun masyarakat perikanan yang
berkeadilan dan berkemakmuran guna menunjang pembangunan nasional khususnya di
sector perikanan yang berbasis kerakyatan” . dengan adanya tujuan tersebut
perlu kiranya HIMAPIKANI menggalang persatuan secara utuh demi mewujdukan
nelayan yang sejaterah. HIMAPIKANI menaungi kurang lebih 100 LKP (Lembaga
Kemahasiswaa Perikanan) yang terbagi menjadi tujuh wilayah kerja yang ada
Indonesia. Dengan basis masa yang cukup banyak tersebut harusnya HIMAPIKANI
bisa hadir dalam mengadvokasi permasalahan yang berkaitan dengan Nelayan.
Prespektif
mengenai kedudukan nelayan dewasa ini, terkhususnya nelayan kecil dan
tradisional masih berada di posisi ter sub-ordinasi, termarjinalkan dan masih
banyak yang mengalami eksploitasi atas lahan-lahan produksi mereka. Dalam
perjalanannya nelayan sering mengalami posisi di sub-ordinasikan, hal ini
tujukan dengan berbagai kebijakan yang tidak pernah menghadirkan nelayan kecil
dalam pengambilan keputusan. Sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari sector perikanan Nelayan seharusnya di
jadikan sebagai subyek pembangunan dengan tetap melibatkan nelayan dalam setiap
pengambilan keputusan.
Selaras,
bahwa nelayan dewasa ini masih hidup dalam bayang-bayang kemiskinan. Problem
kemiskinan yang terjadi di tubuh nelayan tidak terlepas dari seluruh komponen
yang belum memerankan tugas dan perannya secara utuh. Pemerintah perlu
konsisten dalam pembuatan kebijakan yang pro terhadap nelayan kecil, di samping
itu produk-produk legacy yang sudah di buat demi kebaikan nelayan
perlu di kawal dan di awasi dengan baik. beberapa kebijakan yang harus di kawal
di antaranya : A) Peningkatan dan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) dari
sumber daya alam perikanan tangkap untuk peningkatan kesejatrahan nelayan. B)
pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang di dukung riset
kelautan dan perikanan. C) Pembangunan Kampung-kampung perikanan budidaya air
tawar, payau dan laut yang berbasiskan kearifan lokal.
Komitmen
yang di sampaikan oleh menteri trenggono tersebut perlu di kawal secara massif
dan komperhesif, sehingga apa yang menjadi kebutuhan bersama atas kesejatrahan
nelayan kecil dan tradisonal dapat tercapai. Melihat hal tersebut, HIMAPIKANI
perlu mengambil peranan dalam berkontribusi terhadap pengawalan lebijakan yang
sudah di sampaiakan oleh pemerintah.
SINERGITAS HIMAPIKANI, PEMERINTAH DAN NELAYAN
Sektor
perikanan perlu di pikirkan secara kolektif. HIMAPIKANI sebagai bagian yang
tidak bisa terpisahkan dari bidang perikanan mau tidak mau harus ikut andil
dalam memikirkan kemajuan pembagunan di bidang ini. Fakta empiris menunjukan
bahwa organisasi sekelas HIMAPIKANI dalam beberapa tahun ini tidak pernah di
libatkan dalam penentuan dan pengambilan keputusan berkaitan dengan pembangunan
di sector perikanan. Inilah perlu di ikatkan secara bersama bahwa HIMAPIKANI
sebagai wadah profesi mahasiswa perikanan Indonesia bisa memberikan kontribusi
lebih bagi sector ini.
Kami
berharap bahwa pemerintah bisa dengan aktif mengajak HIMAPIKANI dan Nelayan
dalam setiap kegiatan-kegiatan yang di lakukakan entah di skala nasional maupun
daerah. Persepsi ini berangkat atas dasar keresahan kami dari HIMAPIKANI yang
dimana di dalam pengambilan keputusan tidak pernah melalukan konsolidasi secara
bersama.
Fakta
yang di tunjukan atas persepsi di atas, bisa di konkritkan dengan adanya
pergantian logo baru kementrian kelautan dan perikanan, yang di rilis
bertepatan di hari peringatan Nelayan Nasional. Sehingga ini perlu menjadi
catatan kritis bagi pemerintah bahwa HIMAPIKANI dan Nelayan perlu bersinergi
secara utuh dalam setiap kegiatan yang di lakukan. Oleh itu, sinergitas antara,
HIMAPIKANI, Pemerintah dan Nelayan menjadi keharusan absolut yang perlu di
terapkann demi terciptnya kondusifitas di ruang sektor perikanan.
Penulis : Jan Tuheteru (Mahasiswa Perikanan UMM)