 |
| Gambar : Doc. Google. Aktivitas Ekstraktif di Laut |
Tulisan ini akan dimulai dengan istilah Ekstraktivisme laut. Dimana secara sederhana dapat diartkan sebagai praktik eksploitasi sumber daya laut untuk keuntungan ekonomi, seringkali tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Sedangkan orientasi kapital mengacu pada pendekatan kebijakan yang lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan profitabilitas daripada pelestarian ekosistem dan kesejaterahaan sosial.
Menurut Daniel Pauly Ahli biologi perikanan dan profesor di University of British Columbia mengungkapkan jika kebijakan perikanan yang berorientasi kapital sering kali mengabaikan keberlanjutan dan kesejaterahaan nelayan tradisional. Konsep Shifting baseline yang kenalkan olehnya menggambarkan bagaimana regenarasi baru ahli biologi perikanan yang tidak menyadari betapa menurunnya populasi ikan karena tindakan ekstravisme dan orientasi kapital yang dilakukan oleh pemangku kepentingan. selain itu Vandana Shifa aktivis lingkungan dan penulis asal india mengkritik secara tegas model kapitalis yang mengekploitasi sumberdaya alam tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
Ekstraktivisme Laut Indonesia
Dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, kekayaan laut indonesia luar biasa. menurut data KKP yang termaktub dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 dengan total estimasi potensi sumber daya ikakn di 11 WPPNRI mencapai 12,01 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebesar 8,6 juta ton per tahun. poensi tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 dimana potensi perikanan mencapai 12,54 juta ton pertahun. hal ini diakibatkan karena tindakan ekstraktiv penangkapan ikan yang hanya berorientasi terhadap kapital.
Ada beberapa contoh praktik atau tindakan ekstrativisme laut diantaranya : a). Penambangan pasit laut, dimana penambangan pasir laut untuk tujuan kontruksi dapat merusakan habitat laut dan menyebabkan erosi di wilayah pesisir. b). Eksploitasi terumbu karang merupakan praktik pengambilan karang untuk tujuan komersial merusak ekositem terumbu karang, dimana merupakan habitat penting bagi keanekaragaman hayati laut, serta c). Overfishing atau penangkapan ikan secara berlebihan yang mengakibatkan populasi dan ekosistem di laut semakin buruk.
Dampak dari Tindakan Ekstraktivisme Laut
seperti yang sudah diungkapkan diatas bahwa tindakan ekstaktivisme laut mengakibatkan kerusakan lingkungan, lebih jelasnya ada beberapa dampak dari tindakan Ekstraktivisme Laut diantaranya : 1). Degradasi lingkungan dimana ekosistem laut seperti terumbu karang dan mangrove rusak karena tindakan ekstraktivisme laut yang sangat penting untuk keanekaragaman hayati dan perlindungan pantai. 2) Ketidakadilan sosial yang dimaksud merupakan marjinalisasi kekuasaan terhadap masyarakat lokal, terutama nekayan kecil yang sering kali menjadi korban ketidakadilan karena akses mereka terhadap sumber daya laut dibatasi oleh perusahaan besar yang didukung oleh kebijakan pemerintah. 3) ketidakseimbangan kekuasaan dapat diartikan sebagai bentuk kebijakan yang menguntungkan perusahaan besar mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan antara entititas kapital besar dan masyarakat lokal seperti nelayan tradisional.
Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya laut Indonesia. Jika di analisis lebih lanjut beberapa kebijakan KKP lebih mengarah kepada tindakan-tindakan yang berorientasi pada kapital, misalnya : 1). izin skala besar dimana izin ini dilakukan untuk eksploitasi sumber daya laut yang diberikan kepada perusahaan besar. 2). Hanya Fokus pada peningkatan produksi yakni kebijakan perikanan seringkali berfokus pada peningkatan produksi tanpa mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang, serta 3). Pengawasan yang lemah, kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan menjadikan praktik ilegal dan eksploitasi dilakukan secara berlebihan.
Terakhir perlu di pahami bahwa banyak masalah sosial dan lingkungan disebabkan oleh ekstraktivitisme laut yang didorong oleh orientasi kapital. Kebijakan yang lebih berkelanjutan, adil dan inklusif diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Kekuasaan perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti keterlibatan masyarakat lokal, perlindungan ekosistem dan penegakan hukum yang kuat.