PERPANJANGAN PPKM, HIMAPIKANI DESAK KKP UNTUK ANTISPASI DAMPAK NEGATIF TERHADAP MASYARAKAT PESISIR

(Jakarta, 13/08/21) Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) memiliki tujuan menggalang persatuan dan kerjasama untuk meningkatkan profesionalisme dala rangka membangun masyarakat perikanan yang berkeadilan dan berkemakmuran guna menungjang pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan yang berbasis kerakyatan. Senada dengan tujuan tersebut maka melihat kondisi dewasa ini, di tengah pandemi covid 19 yang terus melanda sudah pasti akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat indonesia, dan terkhususnya bagi masyarakat pesisir. 

Olehnya itu, semangat tujuan HIMAPIKANI sebagai landasan berpijak organisasi menjadi satu keharusan yang harus di realisasikan. Kondisi pandemi covid 19 mengharuskan pemerintah agar bertindak lebih cepat daripada biasanya, hal ini memang terlihat dari berbagai peraturan yang di buat. Dan salah satunya adalah Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Melihat aturan PPKM boleh di katakan berdampak terhadap aktivitas masyarakat pesisir (Nelayan, Pembudidaya, Petambak Garam dll). Aktifitas masyarakat pesisir yang di lakukan di luar rumah bisa menjadi pelanggaran hukum apabila tidak di patuhi. Dalam aturan PPKM sudah kita ketahui bahwa ada pembatasan aktifitas yang di lakukan di luar rumah, sedangkan seluruh aktifitas masyarakat pesisir di lakukan di luar rumah, maka dari itu hal ini perlu di antisipasi oleh pemerintah.

Dari data yang di himpun oleh HIMAPIKANI, selama PPKM yang terus di perpanjang belum ada langkah antisipatif yang di lakukan oleh pemerintah guna menanggulangi impact Negatif tehadap masyarakat pesisir. Salah satu kementrian yang harus berpikir mengenai hal ini adalah Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).  

KKP dalam hal ini sebagai kementrian teknis yang mengatur segala aktifitas di bidang perikanan dan kelautan perlu bergerak cepat di tengah perpanjangan PPKM. Dalam wawancara yang di lakukan oleh HIMAPIKANI dengan nelayan tarakan, di katakan selama PPKM tidak ada bantuan yang di berikan oleh pemerintah terkhsusunya KKP. Maka dengan demikian KKP harus segera turun ke lapang untuk melakukan tabulasi dan pemetaan.

Dok. Google, Fhoto Aktifitas Masyarakat Pesisir

Selaras dengan itu maka HIMAPIKANI merekomendasikan beberapa hal, diantaranya : 1. Menghimabau kepada KKP agar segera turun kelapang untuk melakukan tabulasi wilayah yang sedang membutuhkan bantuan di tengah pemberlakukan PPKM. 2. Menegaskan kepada KKP agar memberikan bantuan sosial (Bansos) yang di spesfikan dengan hasil tabulasi KKP. 3) Menegaskan Perlu ada pemerataan sarana dan prasarana guna menunjang produksi perikanan, terkhususnya di wilayah timur. 4) Menegaskan kepada KKP bahwa di tengah pandemi ini penguatan permodalan sangatlah dibutuhkan.