Malang, Jawa Timur. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai institusi tertinggi dalam pengaturan regulasi di sector perikanan dan kelautan harus menjadi contoh baik bagi seluruh komponen yang ada di dalamnya. Salah satu komponen utamanya ialah Mahasiswa Perikanan. Perjalanan dan pergantian kepemimpinan akan terus bergulir dengan bergantinya zaman, melihat hal tersebut, perlu di sadari bahwa Mahasiswa Perikanan ialah iron stock di bidang perikanan dan kelautan. Dengan demikian pemerintah terkhusunya Mentri KP harus memahami hal ini sebagai urgensi substantive dalam keberlanjutan pembangunan di sector Perikanan.
Melihat kondisi tersebut, maka mentri KP perlu terbuka dalam menerima setiap ajakan dirkursus yang berasal dari mahasiswa maupun stakholders lainnya. Hal ini bertujuan agar memproduksi argumentasi positif dalam pembangunan perikanan kedepan. Namun hal ini belum di pahami oleh mentri KP Sakti Wahyu Trenggono, terbukti dengan berbagai dirkurus perikanan yang terus mengundang mentri dengan latar belakang pengusaha tersebut. Namun ajakan yang berasal dari organisasi mahasiswa, akademisi maupun NGO tidak pernah di hiraukan.
Tidak
sampai disitu, Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) sebagai
organisasi keprofesian yang koheren bicara mengenai keberlanjutan pembangunan
perikanan. Mengkonfirmasi bahwa mentri KP kurang terbuka dengan mahasiswa
perikanan. Hal ini di buktikakan dengan undangan audiensi dan permohonan
menjadi pemateri di kegiatan RAKERNAS HIMAPIKANI Dengan nomor surat
017/SEKJEN/V-2/2021 yang telah di kirimkan dari bulan mei 2021 tidak di respon
sama sekali.
Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia melalui sekretaris jendral Jan Tuheteru mengungkapkan “Mentri KP kurang terbuka dengan mahasiswa hal ini di buktikan dengan beberapa undangan yang sudah di layangkan namun tidak di respon sama sekali”. Disambung “Bahwa Mentri KP perlu menyadari bahwa Mahasiswa Perikanan adalah iron stock yang akan melanjutkan tongkat estafet di sector perikanan dan kelautan, maka mentri harus terbuka dalam menerima setiap undangan yang kirimkan demi perbaikan sector perikanan. “Inilah kondisi kementerian kelautan dan perikanan, ketidakterbukaan mentri KP menandakan kemampuan mentri dalam pembangunan sector perikanan yang setengah-setengah. Olehnya itu kami meminta untuk mentri KP bapak SWT untuk di ganti” Imbuh Mahasiswa asal Maluku Tersebut.
Pemerintah
pusat terhususnya mentri KP harus segera merefleksikan hal ini sebagai momentum
penyatuan atau kolaborasi antara semua komponen yang ada. Oleh nya itu mentri
KP perlu terbuka atas setiap undagan dirkurusus demi menemukan solusi bagi
pembangunan perikanan dan kelautan.