HIMAPIKANI, LIN Maluku Harus Memiliki Keberpihakan Kepada Nelayan Kecil

Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia (HIMAPIKANI) yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat pesisir, diantaranya Nelayan Kecil, Pembudidaya, Petambak Garam dan lain sebagainya. Konteks Pembangunan LIN Maluku sebagai Program Prioritas Nasional menjadi dirkusus hangat dewasa ini, entah dalam skala lokal maupun nasional. 

Dok.Google. Aktivitas Nelayan di Maluku Tenggara

LIN Maluku di gadang-gadan memiliki potensi besar dalam peningkatan ekonomi Nasional, hal ini di nyatakan dengan orientasi pemerintah pusat dalam pembangunan infratruktur pendukung berupa perikanan terpadu, kawasan industri perikanan sampai dengan bandara internasional yang mampu membawa hasil tangkapan dari 3 WPP (714,715 dan 718)

Bapak Sakti Wahyu Trenggono mengatakan "LIN Maluku adalah bagian turunan dari program UU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja dan menumbuhkan ekonomi di wilayah timur". Tambah beliau juga "LIN Maluku akan menghasilkan prduk perikanan dari subsektor perikanan tangkap dan budidaya mencapai 750.000 ton per tahun. Di lain sisi, tenaga kerja yang akan di serap diperkirakan mencapai 30 ribu orang".  

Kabid Advokasi HIMAPIKANI Pusat Saudara Hasyim mengkritik Pemerintah Pusat, Menuru dia "LIN Maluku jangan sampai menjadi produk pembangunan elit nasional maupun elit lokal, kiranya program ini harus fokus dalam penyelesaian masalah yang ada di Maluku, contohnya kemiskinan dan stunting di Maluku". Hal ini selaras dengan penyampaian yang di sampaikan oleh Sekretaris jenderal HIMAPIKANI saudara Jan Tuheteru "LIN Maluku merupakan program yang bagus namun lagi-lagi program ini belum di ketahui secara utuh oleh massyarakat Maluku, oleh nya itu sosialisasi secara massif kepada masyarakat perlu di lakukan". Selain itu Program LIN Maluku di rasa terlalu ngebut dalam perealisasiaanya sebab konsep besar mengenai LIN Maluku yang harus tersampaikan melalui master plan belum di selesaikan oleh Pemerintah Pusat. Sehingga menimbulkan kecurgian bahwa LIN Maluku merupakan Program segelintir kelompok. Imbuh Pemuda asal maluku tersebut.

Sedangkan Menurut Korwil HIMAPIKANI Wilayah VII Saudara Mahmud Makatita bahwa "Posisi nelayan kecil harus di perhatikan penuh oleh pemerintah daerah dan pusat" Mahasiswa Perikanan asal Universitas Pattimura Ambon terebut juga menambahkan bahwa "Nelayan Kecil mendominasi di daerah Maluku mencapai 60 % dari total Nelayan yang ada di Maluku, oleh sebab itu skema peraturan dan pengelolaan LIN Maluku Harus Memiliki Keberpihakan pada Nelayan Kecil" tutup nya dalam wawancara yang di lakukan.

Melihat hal tersebut, Maka HIMAPIKANI menegaskan Kepada KKP dan Pemerintah daerah Maluku untuk : 1) Melakukan Sosialisasi Massif kepada masyarakat Maluku, sehingga program LIN dapat di ketahui oleh masyarakat Maluku secara luas. bukan hanya segilintir orang atau kelompok. 2) Penyelesain master plan perlu di selesaikan dengan melibatkan unsur pentahelix dalam penyusunannya. 3) Menegaskan kepada KKP dan PEMDA mengenai Posisi Nelayan Kecil yang harus di prioritaskan melalui kebijakan yang pro atau berpihak kepada Nelayan kecil. 4) Konsep pembangunan LIN Maluku harus berbasiskan ekonomi kerakayatan bukan berdasarkan pada ekonomi kapitalistik yang pro terhadap investor. 

oleh nya itu HIMAPIKANI, program LIN Maluku akan di kawal sampai akar-akarnya. karena menjadi tugas dan tanggugjawab sebagai agent control dalam menciptkan kondusifitas pembangunan di sektor perikanan, dan dapat berdampak positif terhadap Masyarakat Secara umum, dan Secara khusus untuk Masyarakat Maluku.